Amalatu-Ketua DPD Maluku LSM PMPR Indonesia, mendesak Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Asri Arman untuk mencopot Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Leverne A. Tuasuun dari jabatanya dan segera Mengevaluasi Kepala OPD terkait yang saat ini terkesan kurang serius menangani bencana Gempa Bumi yang terjadi di Amalatu.
Berdasarkan hasil investigasi yang di lakukan LSM PMPRI di lokasi pengungsian gempa Amalatu tentang realisasi respon cepat Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dalam membantu secara khusus di tujukan bagi masyarakat di Desa Latu, Hualoy, Tumalehu dan Tala. Namun hingga saat ini belum juga tersalurkan. disampaikan pada media ini’ Senin, (14/07/2025).
Ketua DPD LSM PMPRI Maluku, Erpan Tella, S.Sos menegaskan” Pemda SBB jangan hadir sebagai penghalang respon cepat Gubernur Maluku secara khusus di tujukan bagi masyarakat di Desa Latu, Hualoy, Tumalehu dan Tala yang langsung di terima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Leverne A. Tuasuun beberapa waktu lalu di Kantor Camat Amalatu” tegasnya.
“masyarakat bertanya respon cepat dari pemerintah soal kebutuhan mereka di lokasi pengungsian, namun yang terlihat dan langsung di rasakan oleh masyarakat terdampak gempa Amalatu bukan dari niat baik respon cepat Gubernur Maluku yang sedang menumpuk di Kantor Camat Itu” ujarnya.
“seharusnya Sekda SBB dan OPD terkait menyadari bahwa bantuan respon cepat Gubernur Maluku untuk segera di realisasikan bukan di tumpuk di Kantor Camat Amalatu dengan banyak alasan sementara para korban gempa di tenda-tenda membutuhkan niat baik Gubernur itu.”
Hal ini dinilai Pemerintah Daerah SBB tidak menganggap serius aksi cepat Gubernur Maluku kepada masyarakat terdampak gempa Amalatu olehnya itu LSM PMPRI Maluku mendesak Bupati SBB, Asri Arman untuk mencopot Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Leverne A. Tuasuun dari jabatanya serta mengevaluasi Pimpinan OPD terkait yang bertanggung jawab dalam meneruskan respon cepat Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dalam membantu secara khusus di tujukan bagi masyarakat di Desa Latu, Hualoy, Tumalehu dan Tala yang hingga saat ini belum sampai di tangan masyarakat.” Tutupnya.
(**)










