SBB, MALUKU-Pemerintah daerah dan berbagai pihak menanggapi sorotan publik yang menilai kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB sebagai bentuk pemborosan anggaran. Mereka menegaskan, seluruh aktivitas PKK merupakan bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar agenda seremonial.
Ketua DPW JAM Maluku, Aldi Tomia, menyatakan kritik yang berkembang dinilai tidak proporsional karena belum melihat secara utuh peran strategis PKK dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, TP PKK adalah mitra resmi pemerintah yang menjalankan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kesehatan keluarga, penanganan stunting, pendidikan rumah tangga, hingga penguatan ekonomi keluarga.
“Program PKK adalah kerja nyata yang tidak bisa dilepaskan dari agenda pembangunan daerah. Di daerah seperti SBB, pendekatan sosial menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan.”
Aldi menjelaskan, kegiatan yang sering dianggap simbolik seperti konvoi atau penjemputan, memiliki dimensi sosial dan kultural untuk membangun kedekatan antara pemerintah dan masyarakat, serta memperkuat legitimasi program.
Ia juga menyoroti keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran OPD justru menunjukkan sinergi lintas sektor yang diperlukan untuk dukungan teknis program.
Terkait anggaran, Aldi menekankan bahwa pengawasan publik sebaiknya difokuskan pada proporsionalitas penggunaan dana, bukan semata pada bentuk kegiatan. Selama pelaksanaannya wajar, terukur, dan tidak mengganggu program prioritas, maka tidak ada dasar kuat untuk menyebutnya pemborosan.
“Efisiensi bukan berarti menghapus fungsi. Yang terpenting adalah memastikan program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.”
Dengan demikian, diharapkan narasi yang berkembang tidak membentuk opini negatif tanpa data yang jelas, mengingat peran PKK sangat vital dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan pembangunan daerah.
*
About the Author
