KPRM.COM, Piru-Kucuran anggaran daerah lewat Pokir-pokir DPRD setiap tahun menguras anggaran pendapatan belanja daerah, (APBD) kabupaten seram bagian barat, (SBB) lumayan besar namun dari implementasinya terkesan tidak maksimal dalam mendongkrak pendapatan asli daerah, (PAD) dari sektor perikanan kita.
Padahal hampir setiap tahun kucuran APBD lewat Pokir DPRD ke Dinas Perikanan lumayan besar, belum lagi pemberdayaan dari pemerintah pusat. Sangat di sayangkan jika belum juga termanfaatkan dalam meningkatkan PAD untuk menjadi sebuah siklus yang berkelanjutan. Hal tersebut di sampaikan pada kru media ini, Senin, (11/11/24).
Ketua Komisi III DPRD SBB, Andi Nur Akbar mengatakan “di tahun 2025 nanti kita akan fokus melakukan mentoring di semua organisasi perangkat daerah, (OPD) yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, sehingga jika di temukan kendala maupun ganjalan akan kita diskusikan agar kedepannya kucuran APBD tidak terkesan terbuang percuma tetapi mampu memberikan dampak ekonomi yang baik kepada masyarakat dan juga dapat meningkatkan PAD kita” tutur Akbar.
Dicontohkannya pada dinas perikanan ” hampir setiap tahun Pokir DPRD SBB itu terkucurkan namun terkesan belum begitu maksimal memberi peluang yang baik untuk menambah penghasilan bagi nelayan maupun untuk menambah PAD, bukan saja itu. Pemberdayaan dari pemerintah pusat pun juga suda sering ada namun pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, maupun PAD terkesan lambat mengalami kemajuan” tutur Akbar.
“Padahal jika kucuran APBD dan output dari pemberdayaan itu di manfaatkan dengan baik dan maksimal, serta para penyelenggara OPD mampu menawarkan kreativitas yang terkonsep secara matang. Maka pemanfaatan APBD yang di kucurkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat maupun PAD “
Akbar juga menambahkan” selaku komisi yang membidangi Ekonomi tentu harapan besar kita Dinas Perikanan dalam kinerjanya juga mampu meningkatkan PAD seperti beberapa Dinas lainya. Harapan besar kita adalah semua OPD hadir sebagai garda terdepan peningkatan PAD sehingga mampu menjawab kebutuhan dan keluhan masyarakat di bumi saka mese nusa tercinta ini ” tutup Andi Nur Akbar, Ketua Komisi III DPRD SBB.
(Erpan/Red)










