SBB, MALUKU-Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (DPRD SBB) menyoroti Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai memiliki keganjalan. Disampaikan pada media ini’ Selasa, (16/9/25).
Ketua Komisi III DPRD SBB, Andi Nur Akbar, menyatakan bahwa Dinas Sosial sebagai motor penggerak PKH di daerah harus terus dikontrol dan dievaluasi untuk memastikan output program sesuai harapan dan tidak ada keluhan dari masyarakat.
PKH bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan di bidang kesehatan, gizi, dan pendidikan. Namun, terdapat keluhan masyarakat mengenai pemanfaatan PKH yang diduga tidak tepat sasaran di SBB. Untuk memastikan ketepatan sasaran, Komisi III DPRD SBB akan memanggil Dinas Sosial SBB untuk meminta klarifikasi dan mengkonfirmasi keluhan masyarakat.
Andi Nur Akbar menekankan bahwa semua keluhan masyarakat akan diakomodir dan dinas terkait akan dipanggil untuk memastikan kinerjanya. Tujuannya adalah agar output PKH dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Bantuan sosial ini diberikan dalam bentuk tunai dengan syarat-syarat tertentu, seperti memastikan anak-anak bersekolah dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin”. Selanjut-
(**)
About the Author
